Sekitar 5,9 juta ton baja impor masuk ke Indonesia sepanjang tahun ini. Dengan demikian, total peredaran baja di pasar domestik diperkirakan mencapai 21,9 juta ton.
Padahal, total konsumsi (demand) baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun. Karena itu, diperkirakan terjadi surplus peredaran baja di pasar domestik sekitar 8,3 juta ton.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengungkapkan hal itu berdasarkan data yang diterimanya. “Tidak kurang dari 5,9 juta ton baja impor masuk ke dalam negeri setiap tahunnya. Produksi baja dalam negeri berkisar antara 15-16 juta ton per tahun. Dengan demikian, peredaran baja secara nasional mencapai 21,9 juta ton per tahun,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini.
Padahal, lanjut dia, konsumsi baja nasional hanya sekitar 13,59 juta ton per tahun. “Artinya, terjadi surplus peredaran baja karena supply masih lebih besar dari demand. Akibatnya pengguna cenderung mencari yang kualitasnya lebih rendah dengan harga lebih murah,” kata Syarif yang juga Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2).
Meskipun surplus, dia memastikan pemerintah tak akan membatasi impor baja terutama jenis baja tulangan dari luar negeri. Hanya saja menurutnya perlu diwajibkan bahwa baja yang diimpor harus ber-SNI untuk menjaga kualitasnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2020-2024 diperkirakan membutuhkan dana Rp6.421 triliun sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang disusun pemerintah. Aliran dana tersebut berpotensi memberikan sentimen positif bagi market demand industri penunjang konstruksi, salah satunya industri baja.
“Jika dibandingkan belanja infrastruktur pemerintah tiap tahun sekitar Rp400 triliun, mendekati mungkin Rp500 triliun, maka sudah pasti Rp6.421 triliun tidak mungkin dibangun oleh pemerintah sendiri,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Menurut dia, infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk menarik investasi selain daya beli terjaga dan ekonomi yang stabil. Selama lima tahun ini, indeks kompetitif dan kualitas infrastruktur Indonesia meningkat, melampaui Filipina dan Vietnam karena pembangunan infrastruktur selama lima tahun ini sudah digenjot.
Meski begitu, lanjut dia, infrastruktur di Indonesia masih belum memadai dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kebutuhan infrastruktur yang akan terus digenjot itu di antaranya jalan raya, air bersih, sanitasi, pelabuhan, telekomunikasi dan konektivitas lain.
Sri Mulyani mengapresiasi kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah yang berinisiatif membangun infrastruktur yang tidak selalu mengandalkan APBD-APBN tetapi memanfaatkan skema KPBU.
Menteri Keuangan juga mendorong pemerintah daerah ikut memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa di atas lima persen di tengah pelemahan ekomomi dunia. “Maka salah satu cara untuk meningkatkan pertahanan ekonomi dalam negeri, kita harus memacu pertumbuhan sumber-sumber ekonomi,” katanya.
Selain, itu pemerintah juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi investor salah satunya dengan adanya penjaminan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan memiliki BUMN yang membawa misi khusus yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang keberadaannya saling melengkapi antara penjaminan dan pembiayaan.
“Kalau mampu bangun berbagai macam proyek, melalui KPBU dengan instrumen mulai pembiayaan dan penjaminan, di mana swasta merasa nyaman dan aman, maka dengan sendirinya dana itu akan tertarik datang ke Indonesia, sehingga kebutuhan Rp6.000 triliun bisa kita atasi,” ucapnya.
Menurut analisis Duniaindustri.com, fokus pemerintah di bidang infrastruktur perlu diapresiasi karena mendorong permintaan pasar (market demand) industri pendukung konstruksi, seperti sektor baja. Besarnya aliran dana masuk ke infrastruktur akan mendorong market demand industri pendukung konstruksi melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, industri baja masih menghadapi sejumlah tantangan seperti membanjirnya impor baik legal maupun ilegal, struktur industri yang belum kokoh, ditambah lagi rencana kenaikan harga gas yang bisa menggerus ongkos produksi sehingga memperkecil profitabilitas.(*/)
Sumber: klik di sini
Mari Simak Coverage Riset Data Spesifik Duniaindustri.com:Market database
Manufacturing data
Market research data
Market leader data
Market investigation
Market observation
Market intelligence
Monitoring data
Market Survey/Company Survey
Multisource compilation data
Market domestic data
Market export data
Market impor data
Market directory database
Competitor profilling
Market distribution data
Company database/directory
Mapping competition trend
Profiling competitor strategy
Market data analysist
Historical data
Time series data
Tabulation data
Factory directory database
Market segmentation data
Market entry strategy analysist
Big data processor
Financial Modeling/Feasibility Study
Price trend analysist
Data business intelligence
Annual report* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 174 database, klik di sini** Butuh competitor intelligence, klik di sini*** Butuh copywriter specialist, klik di sini**** Butuh content provider (branding online), klik di sini***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini
Database Riset Data Spesifik Lainnya:
- Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 174 database, klik di sini
- Butuh 23 Kumpulan Database Otomotif, klik di sini
- Butuh 18 Kumpulan Riset Data Kelapa Sawit, klik di sini
- Butuh 15 Kumpulan Data Semen dan Beton, klik di sini
- Butuh 8 Kumpulan Riset Data Baja, klik di sini
- Butuh 15 Kumpulan Data Transportasi dan Infrastruktur, klik di sini
- Butuh 9 Kumpulan Data Makanan dan Minuman, klik di sini
- Butuh 6 Kumpulan Market Analysis Industri Kimia, klik di sini
- Butuh 3 Kumpulan Data Persaingan Pasar Kosmetik, klik di sini
- Butuh competitor intelligence ataupun riset khusus (survei & observasi), klik di sini
- Butuh copywriter specialist, klik di sini
- Butuh content provider (online branding), klik di sini
- Butuh market report dan market research, klik di sini
- Butuh perusahaan konsultan marketing dan penjualan, klik di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar